KINI ULMWP MENJADI OTORITAS PENUH BANGSA PAPUA

KINI ULMWP MENJADI OTORITAS PENUH BANGSA PAPUA

Oleh, Dr. Ibrahim Peyon.

Sejak ULMWP terbentuk oleh tiga faksi perjuangan utama, semua organ-orang perjuangan dan majoritas bangsa Papua menyambut dengan evoria kebangkitan dan mendukung penuh terhadap ULMWP. Dukungan rakyat Papua diikuti oleh Dewan Gereja-Gereja Papua yang memiliki basis terbesar umatnya orang asli Papua.

Dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai ULMWP di dunia internasional, maka Majelis Rakyat Papua (MRP) dua Provinsi Papua melakukan sidang luar biasa dan merekomendasikan Presiden Jokowi melakukan dialog dengan ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Rekomendasi ini sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap ULMWP. 

Dalam perkembangan itu, JDP masih tetap konsisten dengan misi dan agendanya untuk mendorong dialog damai Jakarta-Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Para pendiri dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam JDP majoritas adalah kaum rohaniawan katolitik, akademisi dan aktivis HAM gereja Katolik, maka para pastor, uskup dan gereja katolik secara hirarki tidak mendukung ULMWP. Mereka anggap ULMWP sebagai separatis sebagaimana pernah dikemukan oleh Uskup Jayapura beberapa tahun lalu.

Tetapi seiring perkembangan dinamika politik dan kemajuan diplomasi ULMWP semakin maju dengan dukungan 79 negara ACP dan dukungan bangsa Papua makin masif, maka para 57 Pastor Pribumi Papua itu tidak bisa menahan kegelisahan hati mereka, mereka juga tidak bisa membiarkan suara umat-umat mereka di tanah Papua. 57 Pastor pribumi Papua yang dipimpin pastor John Bunei, selaku ketua JDP telah menyatakan kegelisahan mereka, mengakui dan mendukung ULMWP dan agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua.

Dukungan dan pengakuan terhadap ULMWP oleh 57 pastor pribumi Papua ini membuktikan bahwa seluruh rakyat bangsa Papua, seluruh lembaga-lembaga gereja, adat, pemerintah dan organisasi mana pun telah bersatu dan mendukung penuh ULMWP.

Sikap 57 pastor pribumi Papua ini merupakan sikap protes dan pukulan telat terhadap para Uskup migran di lima keuskupan di tanah Papua yang membisu dan terkesan mendukung kejahatan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Sekaligus teguran dan pukulan keras terhadap hirarki gereja katolik yang bicara retorika keadilan dan perdamaian dalam kitab-kitab suci, tetapi takut berbicara tentang realita penindasan dan kejahatan Indonesia di tanah Papua. Sikap 57 pastor asli Papua yang dipimpin oleh pastor John B. selaku ketua JDP yang secara terbuka mengakui dan mendukung ULMWP dan agenda Referendum adalah sikap politik tranformatif dan spektakuler dengan meninggalkan agenda dialog Jakarta - Papua yang diusung bertahun-tahun selama ini. Sikap politik seperti ini patut diapresiasi dan keputusan yang cerdas demi masa depan umat dan bangsa mereka. Maka hari ini ULMWP dan agenda referendum didukung oleh seluruh bangsa Papua, seluruh organisasi sipil, seluruh gereja, lembaga pemerintah DPR dan MRP di dua provinsi Papua, DPRD di seluruh kota dan kabupaten di seluruh Papua. 

Melihat perkembangan ini, agenda Otonomi Khusus jilid dua secara otomatis sudah tolak dan tidak ada tempat di tanah Papua. Maka penolakan secara formalitas harus dilakukan dengan demo damai, petisi, dan pengumpulan data yang akan difasilitasi oleh MRP. Dengan demikian beberapa orang di Jakarta yang bicara Otsus jilid II itu mewakili siapa? mendapat legitimasi dari mana? 

Sebaiknya orang-orang ini harus berhenti berbicara demi kepentingan diri mereka sendiri. 

Kini seluruh orang Papua sudah bersatu,mengakui dan mendukung ULMWP penuh, dengan legitimasi itu, ULMWP sudah menjadi otoritas penuh atas Bangsa Papua, dan siap menuju pemerintahan Papua Barat.

Copyright : Group WA GEP.